Oleh: djarotpurbadi | April 23, 2010

PUA KARAPAU: Ritual Pemulihan Alam di Pulau Palue

KOMPAS: Sabtu, 23 Januari 2010 | 04:57 WIB

Samuel Oktora

Musim kemarau panjang, hasil pertanian dan laut kurang menggembirakan, serta wabah penyakit melanda menjadi tanda serius bagi tetua adat untuk segera melakukan ”pendinginan” atau pemulihan alam. Ritual Pua Karapau merupakan salah satu jawabannya.

Pua Karapau (muat kerbau) merupakan salah satu ritual adat yang telah dilakukan turun-temurun oleh warga Dusun Cawelo dan Tudu, Desa Rokirole di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Pulau sendiri sekitar dua jam dengan morot laut dari Maumere (Kabupaten Sikka) atau satu jam dari Ropa (pesisir utara Kabupaten Ende).

Warga dua dusun itu yang berada di luar Palue pun berdatangan sebelum rangkaian Pua Karapau mulai dilakukan hingga puncaknya, yakni berupa pemotongan kerbau sebagai persembahan kepada Rawula Watu Tana (Tuhan penguasa alam semesta) dan para leluhur. Tahun ini puncak acara jatuh awal bulan 11 tahun 2009.

Termasuk Lakimosa (tetua adat) Cawelo, Cosmas Himalaya, yang tinggal di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, jauh-jauh hari sudah tiba di Palue, pulau kecil dalam kepungan Laut Flores itu.

”Dalam tradisi di Cawelo, Pua Karapau digelar dua kali dalam lima tahun, sedangkan di wilayah adat yang lain ada yang cuma satu kali. Pua Karapau di Cawelo tahap pertama dilakukan tahun 2006 dan kali ini yang kedua,” kata Cosmas.

Pua Karapau tahun ini memang agak unik karena semestinya hanya memuat dua kerbau. Namun, berhubung seekor kerbau yang dipersiapkan sejak tahun 2006 mati pada bulan Juni 2009, maka perlu dipersiapkan gantinya tahun ini sehingga yang dipersiapkan menjadi tiga ekor.

Pasalnya, untuk Pua Karapau tahap pertama akan dipersiapkan dua kerbau, seekor di antaranya untuk dipotong dalam ritual tersebut, sedangkan seekor lainnya dipersiapkan untuk dipersembahkan pada masa Pati Karapau (potong kerbau) pada tahun ke-5.

Sementara pada Pua Karapau tahap kedua juga dimuat lagi dua kerbau, seekor dipotong saat itu, sedangkan seekor lainnya untuk Pati Karapau. Dengan demikian, saat Pati Karapau tahun 2011 akan dipotong dua kerbau yang dipersembahkan bagi Rawula.

”Persembahan kerbau pada waktu Pua Karapau dimaksudkan sebagai pemberitahuan bahwa masyarakat Cawelo telah mempersiapkan persembahan (dua kerbau) untuk Rawula dan para leluhur, yang akan diberikan pada saat Pati Karapau,” kata Cosmas.

Dari delapan desa di Pulau Palue, tradisi Pua Karapau dan Pati Karapau dilakukan turun-temurun oleh komunitas adat di empat desa, yaitu Nitunglea, Rokirole, Tuanggeo, dan Ladolaka.

Namun, tata cara ritual antara satu wilayah adat dan wilayah yang lain berbeda-beda. Sebagai contoh di Rokirole yang berpenduduk 1.500 jiwa—yang meliputi tiga dusun—memiliki dua wilayah kelakimosaan, yaitu wilayah adat Cawelo dan Tudu, serta wilayah Lakimosa Koa. Di Cawelo, Pua Karapau dalam lima tahun dilakukan dua kali, sedangkan di Koa dilaksanakan sekali saja.

Serba lima

Satu hal yang menarik dalam Pua Karapau sejumlah ritual yang dilakukan serba lima. Begitu pula Pati Karapau digelar setiap lima tahun sekali. Bagi komunitas pendukung ritual itu, angka lima menyimbolkan keberuntungan.

Sebelum Pua Karapau dilaksanakan tanggal 28 Oktober, masyarakat Cawelo harus menjalani masa pantang, yaitu tidak melakukan pekerjaan di kebun, melaut, atau pekerjaan lain, selama lima hari. Selama hampir sepekan itu sejumlah warga menyeberang ke Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende di daratan Pulau Flores, untuk membeli tiga kerbau sebagai hewan kurban.

Sebelum berangkat ke Ropa, rombongan adat masing-masing harus lima kali mengelilingi tubu ca (tugu besar) dan tubu lo’o (tugu kecil) di tengah kampung. Selanjutnya perahu yang juga bermuatan gendang dan gong harus berputar lima kali di sekitar pelabuhan sebelum bertolak ke Ropa.

Selama perjalanan juga dilantunkan lima lagu adat. Begitu pula ketika rombongan hampir tiba di Ropa, perahu harus berputar lima kali sebelum lego jangkar. Setelah kerbau dinaikkan ke dalam perahu di pantai Ropa, perahu kembali berputar lima kali sebelum bertolak pulang ke Pulau Palue.

Cosmas menjelaskan, dalam ritual Pua Karapau akan terbangun relasi yang baik, terutama dengan Rawula, lalu persahabatan dengan alam, serta hubungan yang harmonis dengan sesama. Ritual itu menuntut yang berkonflik menjadi rukun kembali karena di dalamnya ada proses perdamaian dan pemulihan.

Kerbau yang dipotong sebagai persembahan dalam ritual tersebut, ujar Lakimosa Cawelo yang lain, Bernadus Ratu, juga berperan sebagai korban penebusan sebagai ganti kesalahan yang dibuat manusia atau warga setempat.

Karena itu, tak heran, begitu kerbau yang telah dipotong tersungkur karena kehabisan darah, warga berebut menyentuhkan kakinya ke badan kerbau yang berlumuran darah. Tentu dengan harapan segala penyakit yang diderita juga tertumpah atau ditanggung ke darah kerbau tersebut.

Karena berfungsi sebagai korban penebusan kesalahan, daging kerbau tidak dikonsumsi oleh semua lakimosa dan keluarganya, serta warga Cawelo dan Tudu.

Sebaliknya warga dusun atau desa lain diperbolehkan mengambil dan mengonsumsi daging kerbau itu. Namun, pengambilan daging kerbau kurban itu harus dilakukan secara diam-diam seolah mencuri atau tanpa diketahui masyarakat Cawelo.

Warga juga berkeyakinan posisi kepala kerbau setelah jatuh dan tewas mempunyai makna sendiri. Arah kepala hewan kurban itu diyakini menunjukkan kawasan yang akan memberikan hasil panen berlimpah pada musim mendatang.

Pada ritual Senin (3/11), kepala kerbau sebenarnya menghadap ke gunung di bagian selatan, posisi yang tidak mendatangkan rezeki karena menghadap kawasan berbatu atau bukan lahan pertanian. Karena masih bernapas, kepala kerbau itu oleh sejumlah tetua cepat-cepat digeser dan diarahkan ke utara menghadap areal kebun dan perairan pantai tempat para nelayan memburu ikan.

”Lewat ritual ini diharapkan hasil dari kebun maupun laut berlimpah. Kalau demikian, masyarakat berkecukupan dan dijauhkan dari penyakit. Juga mereka yang bekerja di luar pulau akan mendapatkan perlindungan,” kata Lakimosa Cawelo, Neno Toni, seusai pemotongan kerbau.

Ketahanan pangan baik

Tradisi tua itu menunjukkan betapa masyarakat Cawelo masih berpegang kuat pada akar budaya mereka. Ritual Pua Karapau dan Pati Karapau juga menunjukkan masyarakat Cawelo adalah masyarakat yang religius. Tradisi itu juga berdampak positif pada pertanian mereka.

Masyarakat Palue tidak menanam padi untuk kebutuhan pangan. Mereka hanya menanam jagung, ubi-ubian, kacang-kacangan, dan pisang. Penunjang ekonomi mereka yang lain adalah dari tanaman perdagangan, seperti kelapa, vanili, jambu mete, dan kakao, serta hasil melaut.

Mereka tidak pernah mengalami krisis pangan alias kelaparan. Ketahanan pangan warga Palue secara umum baik, sebagaimana warga Cawelo, karena ditunjang dengan adat istiadat setempat.

Setelah masa Pua Karapau berakhir dalam lima tahun, yang ditutup dengan Pati Karapau, masyarakat adat Cawelo akan memasuki phije, yakni masa haram atau pantang selama lebih kurang lima tahun. Selama masa itu mereka dilarang melakukan aktivitas yang merusak alam, juga melukai tanah. Sebagai contoh, memetik daun, apalagi menebang pohon, merupakan larangan keras. Begitu pula penggalian, pengerukan, dan pembuatan jalan maupun fondasi rumah juga dilarang. Penguburan orang mati pun tak bisa dilakukan dalam masa phije. Orang mati pada masa itu terpaksa tidak dikubur dalam tanah, melainkan dibaringkan saja di pemakaman.

Pada masa phije, yang diperbolehkan adalah aktivitas untuk menunjang atau memberikan kehidupan seperti bertani. Jika masa pantang itu dilanggar, warga akan dikenai sanksi adat. Yang lebih fatal, sebuah pelanggaran diyakini dapat mengakibatkan korban jiwa atau kesialan. Itu sebabnya pada masa itu warga menjadi fokus pada kegiatan pertanian. Bahkan, kelestarian lingkungan juga terjaga dengan baik.

Namun, pengaruh adat itu juga berdampak kurang baik pada aspek pembangunan, salah satunya pembuatan jalan kabupaten pada bulan Oktober lalu menjadi terhambat. Hal itu terjadi untuk pembuatan jalan sepanjang 1 kilometer lebih, yang menghubungkan Dusun Cawelo dengan Koa.

Pembangunan tidak bisa berjalan karena di Dusun Koa telah dilakukan Pati Karapau pada bulan Januari sehingga saat ini telah memasuki masa phije lebih kurang hingga tahun 2014.

Camat Palue Fernandes Woda pun kemudian mengusulkan kepada Bupati Sikka Sosimus Mitang agar proyek jalan rabat beton Cawelo-Koa dialihkan dahulu ke daerah lain dalam wilayah Palue.

Dari pengalaman kasus ini memang sudah tidak zamannya lagi penetapan dan pengalokasian anggaran pembangunan desa dilakukan dari atas (top down), melainkan harus dari aspirasi arus bawah (bottom up).

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sikka sebelum menetapkan alokasi anggaran pembangunan desa perlu berkomunikasi terlebih dahulu dengan lembaga adat sehingga program pembangunan desa tidak terbengkalai.

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/23/04573064/ritual.pemulihan.alam.di.pulau.palue

Oleh: djarotpurbadi | Januari 25, 2010

Kearifan dan Bangunan Warisan Budaya

KOMPAS: Senin, 25 Januari 2010 | 13:35 WIB

Oleh B Sumardiyanto

Gara-gara tanpa izin membongkar rumah yang dianggap bentuknya aneh (Jawa: wagu), si pemilik yang tinggal di Greenside, Wentworth, Inggris, dinyatakan bersalah di pengadilan dan menjadi pesakitan. Rumah yang telah ditetapkan sebagai bangunan kelas II yang dilindungi itu adalah bangunan bergaya Modern Movement yang dirancang tiga arsitek (Connell, Ward, dan Lucas) yang didirikan 1937.

Peristiwa itu menjadi sebuah catatan menarik karena terjadi di Inggris yang dikenal sebagai salah satu negara cikal bakal gerakan konservasi modern. Si pemilik barangkali tidak paham bahwa telah terjadi pergeseran paradigma dalam bidang konservasi (UNESCO, 2004). Salah satu pergeseran paradigma itu terjadi pada obyek konservasi. Kalau pada masa-masa sebelumnya konservasi hanya dilakukan pada bangunan-bangunan yang termasuk dalam kategori grand design (monumen, gereja, dan istana) yang keberadaannya terkait dengan para penguasa, kini telah bergeser mencakup bangunan-bangunan dan tempat- tempat yang dihuni atau dimiliki rakyat jelata (kampung/ desa, rumah tinggal, dan sebagainya).

Pergeseran paradigma tersebut berakibat semakin kompleksnya permasalahan di sekitar pelaksanaan konservasi, terutama menyangkut “nilai” dan “harga” dari sebuah obyek konservasi. Pada masa lalu, sebuah bangunan yang memiliki nilai tinggi (dari sisi sejarah dan kebudayaan, misalnya) biasanya berupa bangunan yang juga memiliki harga tinggi (secara fisik besar dan megah). Dengan adanya pergeseran paradigma itu, dapat terjadi sebuah bangunan harganya rendah (dilihat secara fisik tidak berharga), tetapi memiliki nilai tinggi (dilihat dari makna kultural yang melekat).

Indonesia yang kaya bangunan warisan budaya saat ini dapat dikatakan sedang dalam proses belajar melakukan konservasi. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya dan aturan pelaksanaanya yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 terbukti belum dapat diandalkan untuk melindungi bangunan- bangunan warisan budaya. Penetapan sebuah obyek menjadi benda cagar budaya (BCB) memerlukan proses yang panjang dan waktu yang sangat lama. Proses perlindungan hukum yang lama ini sering kali kalah cepat berlomba dengan proses penghancuran atas nama pembangunan (khususnya yang berorientasi pada keuntungan secara finansial).

Kasus (rencana) pembongkaran bekas Markas Kodim di Salatiga merupakan contoh konkret bagaimana sebuah bangunan yang belum ditetapkan sebagai BCB sama sekali tidak mendapatkan perlindungan. Tidak ada pihak (termasuk wali kota) yang dapat melindunginya dari proses penghancuran. Padahal, menurut pemerhati konservasi, bangunan tersebut memiliki nilai-nilai budaya yang menjadikannya berpotensi menjadi BCB.

Kasusnya menjadi berbeda kalau obyeknya berupa bangunan yang tidak terbantahkan lagi memiliki nilai-nilai kesejarahan dan kebudayaan yang tinggi. Kompleks Keraton Yogyakarta, misalnya. Meskipun sampai saat ini belum ditetapkan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata sebagai BCB, tetapi telah mendapatkan perlindungan sebagaimana layaknya BCB. Bangsal Traju Mas, salah satu bangunan di kompleks Keraton Yogyakarta yang roboh akibat diguncang gempa bumi tahun 2006, telah selesai direkonstruksi dengan bantuan dana pemerintah sebesar Rp 2,5 milyar. Dua contoh di atas menunjukkan betapa rentannya eksistensi bangunan warisan budaya yang belum ditetapkan sebagai BCB, terutama yang dianggap memiliki harga rendah, betapapun tinggi nilainya.

Konservasi memang tidak dimaksudkan untuk membekukan keberadaan sebuah bangunan. Konservasi justru dimaksudkan agar sebuah bangunan dapat terus eksis dan berperan dalam arus perubahan zaman, dengan tetap menjaga makna kulturalnya yang telah menjadi bagian dari identitas sebuah masyarakat (bangsa).

Oleh karena itu, persoalan konservasi selalu spesifik (sangat terkait dengan aspek lokalitas) dan bukan sebuah masalah eksak yang sifatnya hitam dan putih. Secara obyektif, setiap bangunan memiliki nilai yang berbeda-beda. Karena itu, seharusnya perlakuan terhadap BCB juga spesifik sesuai dengan karakteristik masing-masing.

Belajar dari praktik konservasi di negara Inggris, di sana bangunan warisan budaya yang ditetapkan sebagai BCB (istilah yang dipakai adalah Listed Buildings) dibagi dalam tiga kategori/kelas, yaitu Grade I, Grade II*, dan Grade II. Masing-masing grade memiliki kriteria tertentu dan sekaligus mengatur jenis perlakukan yang spesifik. Perlakuan yang dimaksud, antara lain, menyangkut seberapa jauh bangunan tersebut diizinkan diubah bentuk dan manfaatnya. Semakin tinggi nilainya tentu semakin terbatas perubahan yang dapat dilakukan.

Proses konservasi di Indonesia belum memiliki perangkat kebijakan yang paripurna memerlukan kearifan segenap pemangku kepentingan. Persoalan yang menyangkut ketidak-selarasan antara nilai dan harga masih akan terus mewarnai upaya-upaya perlindungan terhadap warisan budaya. Konservasi tidak selayaknya ditabrakkan dengan kepentingan pembangunan. Sebaliknya, konservasi harus disandingkan dengan kepentingan pembangunan.

Pihak pemerintah sebagai regulator harus secepatnya membuat regulasi yang jelas tentang kategorisasi kandungan nilai kultural sebuah obyek dan sekaligus kategorisasi pengaturan atau perlakuan terhadap obyek yang bersangkutan. Pemerintah harus secara arif mampu menciptakan ruang untuk keberlanjutan (continuity) sekaligus perubahan (change) dalam proses konservasi. Jika hanya mengandalkan hukum dan peraturan, niscaya akan ditemukan sejumlah celah untuk menerobosnya dan berujung pada sebuah penghancuran.

Masyarakat sebagai pewaris yang sah atas bangunan-bangunan warisan budaya memiliki kewajiban moral untuk melestarikan dan mewariskannya kepada generasi mendatang. Karena itu, masyarakat dituntut arif dengan secara terus-menerus masuk dan terlibat aktif dalam “lingkaran warisan” (Heritage Circle), yaitu belajar memahami nilai kultural yang melekat dalam sebuah bangunan warisan budaya. Dengan memahami makna budayanya, masyarakat akan mampu menghargainya. Dengan menghargai, masyarakat akan ikut memelihara. Akhirnya, dengan memelihara, masyarakat pula yang akan menikmati hasil pelestarian warisan budaya.

B Sumardiyanto Staf Pengajar Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Oleh: djarotpurbadi | Juli 18, 2009

Buku Baru: Desa Kaenbaun

Dear All,

Tanggal 6 Juli 2009 telah terbit buku tentang desa Kaenbaun berjudul “Mengenal Desa Kaenbaun, Perjumpaan melalui Penelusuran Fenomena Visual” oleh penerbit Pustaka Mutiara Indonesia. Buku tersebut penuh dengan foto perjalanan kami untuk mengenal desa Kaenbaun dari aspek visual yang dikumpulkan dengan pendekatan fenomenologi Husserl yang diterapkan dalam arsitektur. Buku tersebut tebalnya sekitar 150 halaman full color tersedia dalam format pdf dengan besaran file sekitar 9 Mb.

Buku tentang Desa Kaenbaun ini dibuat untuk dipersembahkan kepada Pater John Salu, SVD dalam rangka ikut merayakan pesta perak Imamatnya dan sebagai tanda syukur atas pendampingan beliau dalam penelitian untuk disertasi dalam ilmu arsitektur tentang desa Kaenbaun yang saya kerjakan. Matur nuwun Pater John, semoga selalu sehat dan bahagia menjadi pekerja di ladang Tuhan.

Bagi para peminat yang menginginkannya dapat mengirim email kepada kami, yaitu kaenbaun@gmail.com dan akan dikirim via email. GRATIS.

Salam,

Djarot Purbadi

sampul buku kaenbaun

sampul buku kaenbaun

Oleh: djarotpurbadi | Mei 26, 2009

Sabu: Kabupaten Sekaligus Identitas?

Oleh : Andrey Y Damaledo

PNS pada Pemprop NTT, anggota Forum Academia NTT
Sementara belajar di University of Queensland, Brisbane, Australia

SAYA sangat tertarik dengan kisah tujuh kelompok turis asal Indonesia dari berbagai latar belakang profesi, pada akhir tahun 1960-an, yang dimintai pendapatnya tentang kota Sydney, Australia. Kisah ini adalah bagian dari studi Raymond Bunker dalam mengidentifikasi ‘What is Sydney?’. Secara umum, kesan mereka berkisar pada gedung-gedung bertingkat, kesibukan dan pergerakan manusia yang tinggi, serta terbatasnya ruang terbuka.

Selain itu, menurut mereka, Sydney tidak terlepas dari the Harbor Bridge, Opera House, Botanical Garden, Hyde Park, Town Hall dan Australia Square. Saya membayangkan kalaupun saya dimintai pendapat tentang Sydney, mungkin tidak akan jauh berbeda dengan mereka.

Salah satu kecenderungan utama kita dalam mengidentifikasi suatu tempat memang melalui keberadaan bangunan-bangunan monumental yang menjadi landmark di daerah tersebut. Tidak heran kenapa pemerintah kita pun mengalokasikan anggaran yang cukup proporsional dalam hal konstruksi bangunan-bangunan yang dianggap bisa memberikan identitas pada daerahnya. Contohnya, pembangunan rumah jabatan Gubernur NTT, pembangunan kantor Bupati Rote Ndao, pembangunan kantor Bupati Kupang.

Namun, yang kita sering lupa, kesan terhadap suatu tempat itu tidak hanya ditentukan oleh keberadaan bangunan-bangunanny a, tapi lebih kepada kenapa’ bangunan-bangunan itu ada di lokasi tersebut. ‘Identitas fisik’ seperti landmark yang megah bisa dibangun dan ditemukan di berbagai tempat, tapi keunikan suatu daerah hanya akan muncul apabila kita bisa memberikan narasi kenapa sampai dia dibangun pada lokasi yang bersangkutan dan bagaimana keterkaitannya dengan lokasi yang lain sebagai suatu sistem ruang.

Ruang, dalam undang-undang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Berdasarkan definisi tersebut, ruang dilihat sebagai wadah di mana keseluruhan interaksi sistem sosial (yang meliputi manusia dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya) dengan ekosistem  (sumber daya alam dan sumber daya buatan) berlangsung. Interaksi ini tidak selalu secara otomatis berlangsung seimbang dan saling menguntungkan berbagai pihak yang ada karena adanya perbedaan kemampuan, kepentingan dan adanya sifat perkembangan ekonomi yang akumulatif. Oleh karena itu, ruang perlu ditata agar dapat memelihara keseimbangan lingkungan dan memberikan dukungan yang nyaman terhadap manusia serta makhluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya secara optimal.

Ada dua komponen utama yang membentuk tata ruang, yakni wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Sebagai suatu kegiatan, tata ruang mempunyai ukuran kualitas yang bukan semata menggambarkan mutu tata letak dan keterkaitan hirarkis, baik antar kegiatan maupun antar pusat, akan tetapi juga menggambarkan tatanan kehidupan masyarakat yang ada.

Pada hakekatnya kegiatan penataan ruang memiliki tujuan akhir berupa penciptaan lingkungan bermukim yang lebih baik, di mana menetapkan apakah suatu lingkungan bermukim tersebut ‘baik’, ‘kurang baik’ atau bahkan ‘buruk’ bukanlah suatu pekerjaan yang dengan mudah dapat dilakukan. Seringkali pengkategorian kualitas tersebut berkaitan erat dengan konteks budaya setempat (Rapoport, 1979), sehingga kualitas baik bagi suatu kelompok pada suatu tempat akan berbeda dengan kelompok lain (atau kelompok yang sama, pada masa yang berbeda) pada tempat yang sama.

Dengan demikian, kualitas lingkungan bermukim perlu dipahami dan dikaji dalam konteks budayanya, seperti yang telah ditetapkan dan dimengerti oleh kelompok yang terlibat dalam pengkajian tersebut (Samadhi, 2004). Dengan kata lain, ‘apa arti kualitas lingkungan bermukim bagi suatu kelompok masyarakat tertentu’ merupakan pertanyaan mendasar sebelum melakukan kegiatan penataan ruang.

Saya sangat kagum terhadap orang Sabu dalam hal pemaknaan serta aktualisasi mereka tentang lingkungan mereka. Masyarakat Sabu, menurut Nico L. Kana, dalam bukunya Dunia Orang Sawu (1983), memiliki makna khusus yang diberikan terhadap pulaunya. Ada dua lambang yang digunakan masyarakat Sabu terhadap pulau mereka -Rai Hawu- yaitu lambang perahu dan lambang makhluk hidup.

Sebagai perahu, maka pulau tersebut dibedakan ke dalam dua bagian : Mahara, di sebelah barat dan yang secara geografis memiliki topografi berpegunungan, dipandang sebagai bagian anjungan perahu, dan disebut duru rai (duru = anjungan perahu; rai = tanah); Sedangkan Dimu di timur dan memiliki lebih banyak dataran rendah, dipandang sebagai buritan perahu dan disebut wui rai (wui = alas atau buritan perahu).

Sebagai makhluk hidup, tanah Sabu dipandang berada dalam kedudukan membujur, kepala di barat dan ekor di timur. Bahkan rai-rai  pun digolongkan demikian : Tanah Mahara yang letaknya paling barat adalah kepala tanah Sabu atau katu rai Hawu (katu = kepala). Tanah Haba dan Tanah Liae, masing-masing sebagai dada, kodo dan dalu (= perut); Sedangkan Tanah Dimu adalah rulai (= ekor).

Berdasarkan pemaknaan tersebut di atas, masyarakat Sabu membangun perkampungan Sabu (=rae atau rae kowa, kampung atau kampung perahu) yang terdapat di punggung-punggung bukit dan dikelilingi pagar karang atau batu. Bentuknya elips atau empat persegi panjang dengan keempat sudutnya melengkung. Pada kedua sisi melebarnya ada dua gerbang, yang di timur disebut toka dimu dan yang di barat  toka wa, diasosiasikan dengan terbit dan terbenamnya matahari. Bila demikian berarti mengikuti ungkapan penau nga ngi’u rai (= mengikuti tubuh pulau) yakni memanjang seperti letak pulau Sabu.

Di tengah kampung terdapat lapangan kampung (telora = tengah) dengan nada rae (= altar kampung, tempat upacara), berupa susunan batu yang melingkari batang pohon. Sedangkan di antara batu altar itu ada tiga batu upacara, masing-masing Wowadu Rai Bala (= Batu Bumi Lebar), Wowadu Riru Bala (= Batu Langit Lebar) dan Wowadu Dahi Bala (= Batu Laut Lebar).

Rumah-rumah di dalam kampung dibangun berderetan menurut sisi panjang kampung. Hanya jika lingkungan geografis tidak memungkinkan, maka letak kampung memanjang secara selatan-utara. Dalam hal tersebut letak rumah senantiasa tetap memenuhi ketentuan persyaratan adat.

Robert Riwu Kaho (2005) dalam bukunya Orang Sabu dan Budayanya menguraikan tentang asal mula rumah Orang Sabu,
“Sabu Mau dan keluarganya tiba di Pulau Sabu dan merasa kerasan di pulau itu sehingga memilih untuk menetap. Setelah mendarat, perahu-perahunya dibalik untuk dijadikan rumah sementara, kemudian dibangunlah rumah kediaman tetap yang bentuknya menyerupai perahu yang terbalik, itulah sebabnya maka rumah adat asli Sabu (Emmu Hawu) berbentuk seperti perahu yang terbalik.”

Nico Kana secara lebih detail menjelaskan bahwa baik bentuk maupun nama bagian-bagian tertentu dari rumah orang Sabu menyatakan asosiasi dengan makna yang terkandung dalam perahu. Rumah mempunyai duru (anjungan) dan wui (buritan); balok-balok alas balai-balai dipotong mirip anjungan perahu. Istilah gela digunakan baik untuk menyebut tiang dalam loteng maupun tiang layar perahu; sementara istilah roa menunjuk baik kepada bagian dalam atap rumah maupun kepada bagian dalam badan perahu.

Atas dasar pembagian ke dalam duru dan wui seperti disebutkan sebelumnya, rumah dibagi dalam setengah bagian ‘lelaki’ dan sisanya lagi ‘perempuan’. Kegiatan kaum lelaki berlangsung di duru; kegiatan warga perempuan di wui. Hal ini menunjukkan prinsip struktural yang benar-benar sentral dalam budaya masyarakat Sabu.

Posisi lain yang terkandung dalam pembagian duru-wui adalah terang-gelap, terbuka dan tertutup. Setengah rumah bagian duru terbuka buat semua warga rumah ataupun para tamu, dan buat mereka disajikan makanan di bagian ini pula. Setengah bagian wui, sebaliknya tersembunyi dari bagian duru tersebut, sehingga yang duduk disana takkan melihat apa yang terjadi di bagian wui ini. Segala upacara di loteng lazim dilakukan oleh ina amu (ibu rumah tangga), tak boleh tampak oleh siapa pun, berlainan halnya dengan segala upacara di duru yang terbuka bagi siapa saja. Loteng, kegelapan, diasosiasikan dengan kesuburan dan perlindungan, jadi buat perempuan.

Konsep ruang tradisional orang Sabu yang begitu kompak, dengan jelas mengilustrasikan bahwa sistem wadah/tata ruang tidak sekadar dapat dipahami sebagai respon terhadap rangsangan-rangsang an ekonomis dan biologis semata, melainkan harus mengandung makna dan simbol yang telah disepakati dalam kelompok masyarakat yang bersangkutan tersebut, dimana esensi dari ruang tersebut mencerminkan pandangan hidup, kepercayaan yang dianut, nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang. Seperti digambarkan dalam pola perkampungan orang Sabu, ruang-ruang yang ada saling berhubungan dalam suatu sistem yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan sosial, ekonomi maupun keagamaan. Bahkan lebih detail dalam contoh rumah tinggal masyarakat Sabu, adanya penegasan dan pembagian ruang yang jelas bagi lelaki dan perempuan, menunjukkan bahwa privasi dan teritorialitas (komponen ruang) sangat berkaitan dengan budaya dan lingkungan setempat.

Keunikan suatu daerah jelas berkaitan erat dengan budaya setempat. Sayangnya, keunikan tersebut tidak lazim dituangkan dalam penataan ruang. Apabila ahli perencanaan kota/wilayah dimintai merencanakan Sabu, saya yakin mereka tidak akan beranjak jauh dari kondisi fisik dasar, kondisi fisik buatan, kondisi penduduk, kondisi ekonomi, aksesibilitas, dll. Pada akhirnya kita akan disajikan peta berwarna-warni yang mengagumkan (kadang bisa membingungkan juga bagi yang tidak mengerti) dengan alokasi ruang dan jenis kegiatan di dalamnya. Dan pola ini secara umum diaplikasikan di semua wilayah di Indonesia. Tidak heran apabila kita membaca buku tata ruang di Kabupaten Pacitan, kemungkinan besar akan relatif sama dengan Kabupaten Kupang. Bahkan saya sangat kaget ketika membaca hasil tata ruang salah satu daerah di Afrika yang ternyata sangat mirip dengan tata ruang Kabupaten Malang yang ada pada saya. Gila!

Sebagai suatu kabupaten baru, tentunya Sabu akan mulai giat membangun untuk menunjukan ‘identitas’- nya. Selain prioritas pemenuhan kebutuhan utama masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, pembangunan dan penataan ruang Sabu diharapkan dapat mengakomodir budaya orang Sabu. Dengan demikian akan memberikan keunikan tersendiri pada daerah ini. Kira-kira kesan yang apa yang akan muncul apabila 20 atau 30 tahun mendatang dilakukan penelitian tentang ‘what is Sabu?’ Saya berharap “identitas kultural” Sabu sebagai ‘perahu’ dan ‘makhluk hidup’ yang menyatukan ruang wilayah (Pulau Sabu) dengan penduduknya (orang Sabu) sebagai satu kesatuan yang utuh, masih dapat dirasakan dan tidak tergantikan oleh ‘identitas fisik’ yang tentunya dapat kita temui dimana saja tanpa harus ke Sabu. *

Catatan: kiriman dari “Benedictus Dwiagus Stepantoro” <bdwiagus@gmail.com>

Oleh: djarotpurbadi | April 7, 2009

Berita Buku Baru

Dear All,

Segera akan TERBIT, buku saya yang ke 4. Judulnya” ARSITEKTUR KEBUDAYAAN BALI KUNO” mengulas bagaimana perjalanan arsitektur Bali asli atau bali mula, bali dataran, dengan mengulas 10 desa tradisional di Bali seperti: desa tradisional penglipuran, tenganan, bugubug, bayung gede, dll.

Kalau anda, keluarga, atau teman yang berminat silakan hubungi di Toko Buku Gramedia di seluruh Indonesia (kecuali Papua).

Buku-buku terbitan saya yang lain, yang sudah tersedia dan tersebar di pasaran :
1. ARSITEKTUR BANGUNAN SUCI HINDU, berdasarkan asta kosala kosali. Mengulas konsep, filosofi, design, bangunan suci Hindu di Bali seperti: padmasana, meru, kemulan, menjangan salwang, penunggun karang, dll.

2. ARSITEKTUR RUMAH TRADISIONAL BALI, berdasarkan asta kosala kosali. Membahas dari konsep, desain, practice, dari memilih karang, membangun rumah, tata letak, orientasi, tata ruang, bahan, material, konstruksi, dll.

3. TOKOH ARSITEK DUNIA DAN KARYANYA, mengulas karya, konsep, filosofi ratusan tokoh arsitek di seluruh dunia dari jaman klasik, modern dan postmodern

Sekali lagi siapa yg berminat, SAUDARA, KELUARGA, TEMAN, kunjungi Toko Buku Gramedia terdekat di Indonesia. JANGAN TUNGGU LAGI

“MARI KITA LESTARIKAN BUDAYA KITA, DENGAN MEMAHAMI JATI DIRI KITA SENDIRI”

Semoga memberikan manfaat kepada PARA PEMBACA dan mohon maaf atas kekurangannya.

Harga SANGAT TERJANGKAU

Terimakasih atas perhatiannya,

Hormat saya,

Ngakan Ketut Acwin Dwijendra
PhD Student of Urban and Regional Planning
Faculty of Built, Environment, Art and Design (BEAD)
School of Humanities, Curtin University of Technology
Perth, Australia

Room 14, Japan House, Kurrajong Village, Kyle Avenue
Bentley 6102
Perth, Western Australia
Telp. +61 892669599
HP. +61 431710294
Email address: acwindwijendra@yahoo.com or n.dwijendra@ postgrad.curtin.edu. au

Oleh: djarotpurbadi | April 2, 2009

Guru Arkeologi Indonesia

KOMPAS: Minggu, 11 Januari 2009 | 03:00 WIB

DAHONO FITRIANTO

Foto oleh Arbain Rambey

Foto oleh Arbain Rambey

Hingga hari ketujuh setelah skandal perusakan situs ibu kota Majapahit di Trowulan terungkap luas di masyarakat, Prof Dr Mundardjito masih belum habis pikir bagaimana sebagian orang yang mengaku arkeolog masih berpendapat bahwa tidak terjadi kerusakan pada situs penting itu. Wawasan, pengalaman, dan pengabdiannya sebagai arkeolog, yang dibangun berpuluh tahun, seketika dianggap tak berarti oleh pernyataan orang-orang tersebut.

Profesor Mundardjito (72) adalah Trowulan. Itulah kesan pertama saat saya pertama kali mendapat tugas meliput peristiwa ini. Hampir seluruh kenalan yang memiliki akses ke dunia arkeologi di Tanah Air hanya merekomendasikan satu nama saat ditanya siapa orang paling berkompeten berbicara tentang situs Majapahit di Trowulan. ”Prof Mundardjito atau Pak Oti dari UI,” demikian bunyi hampir setiap SMS yang masuk.

Dalam perkembangan selanjutnya pengungkapan kasus ini, makin jelas bahwa pria kelahiran Bogor, 8 Oktober 1936, tersebut adalah orang paling kompeten dan menguasai permasalahan di lapangan. Mundardjito juga yang dari tahap paling awal gigih berjuang mengingatkan pemerintah untuk segera menghentikan pembangunan Pusat Informasi Majapahit (PIM) di situs Segaran III, Trowulan, Mojokerto.

Bahkan di tengah kesibukan dan keprihatinan mempersiapkan operasi pengangkatan empedu istrinya, Ny Martuti S Danusaputro, Mundardjito tetap melayani wawancara dengan wartawan, konsultasi dengan kalangan arkeolog dan orang-orang yang peduli terhadap peninggalan sejarah, hingga menerima telepon dari menteri untuk menjelaskan duduk perkara kasus tersebut. ”Banyak hal yang belum jelas dan belum selesai dari kasus ini,” katanya.

Sejak batu pertama proyek itu diletakkan pada 3 November 2008, dilanjutkan dengan dimulainya pekerjaan fisik pada 22 November, Mundardjito terus mendapatkan informasi tidak sedap dari teman-teman dan kolega sesama arkeolog yang berdinas di Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur. Informasi itu sangat mudah ia dapatkan karena dari pengalamannya selama lebih dari 40 tahun di dunia arkeologi, bisa dikatakan Mundardjito mengenal dengan baik hampir semua arkeolog, yang sebagian adalah bekas muridnya.

Dua pejabat tinggi di bidang pelestarian peninggalan purbakala saat ini, yakni Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Hari Untoro Drajad dan Direktur Peninggalan Purbakala Soeroso MP, juga adalah bekas murid Mundardjito. ”Mereka dulu mahasiswa saya. Bahkan saat Hari Untoro menikah, saya yang menjadi saksi,” ungkap Pak Oti, panggilan akrab Mundardjito.

Dua orang itulah yang kena ”semprot” Mundardjito pada 19 Desember 2008 saat profesor tersebut membawa bukti-bukti tak terbantahkan tentang kerusakan situs Majapahit di lokasi pembangunan PIM. ”Saya katakan kepada mereka bahwa sampai kapan pun orang akan mengingat kejadian ini. Jika Pak Harto akan selalu diingat orang karena korupsinya pada masa Orde Baru, orang pun akan selalu mengingat mereka sebagai perusak peninggalan Majapahit jika tidak segera menghentikan proyek ini!” tandas salah satu pendiri Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) ini.

Pengabdian

Jika kita menengok ke belakang, akan terlihat bagaimana Mundardjito menghabiskan 3/4 hidupnya untuk kemajuan dunia arkeologi di negeri ini. Tahun 1956, saat usianya baru 20 tahun, Mundardjito memutuskan masuk ke Jurusan Arkeologi, yang waktu itu masih berada di bawah Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Sembari kuliah, Mundardjito muda menghabiskan waktunya dengan bermain band untuk mencari tambahan uang guna membiayai kuliahnya. ”Saya main gitar dan bas betot. Dulu kami sering main di mana-mana, mulai dari Wisma Nusantara, Societet Harmoni, sampai ke Istana Bogor,” kenangnya.

Saat ujian sarjana muda tahun 1961, Dekan Fakultas Sastra waktu itu yang menjadi Ketua Tim Penguji bertanya kepada Mundardjito. ”Saya ditanya, apakah mau jadi pemain musik atau jadi sarjana? Saya betul-betul kaget dengan pertanyaan itu. Sejak saat itulah saya meninggalkan musik dan serius belajar untuk jadi sarjana,” ujar Mundardjito.

Setelah gelar sarjana ia dapat pada 1963, Mundardjito langsung diangkat sebagai asisten dosen di Jurusan Arkeologi UI. Tahun 1969 ia mendapat beasiswa dari Pemerintah Yunani untuk belajar metodologi arkeologi di University of Athens. ”Saat itu di UI belum ada mata kuliah metodologi arkeologi. Baru setelah saya pulang dari Yunani tahun 1971 saya langsung membuat mata kuliah itu,” tuturnya.

Metodologi, bagi Mundardjito, adalah hal yang sangat penting untuk mendisiplinkan para calon arkeolog. Mundardjito sangat keras menegakkan disiplin tersebut hingga ke hal paling kecil, seperti menempatkan ibu jari saat memegang cetok penggali dan menggerakkan cetok itu saat mengeruk tanah.

”Cetok adalah alat utama seorang arkeolog di lapangan, bukan cangkul atau linggis. Dan cetok itu harus digerakkan dengan metode khusus dan dengan perasaan karena kalau tidak, bisa merusak peninggalan purbakala yang ingin kita gali. Itu sebabnya seorang arkeolog tidak boleh pakai sarung tangan saat memegang cetok di lapangan supaya bisa mendapatkan feeling-nya,” paparnya.

Disiplin

Mundardjito selalu mengajak para mahasiswanya dalam penelitian arkeologi di lapangan. Dalam sekali ekspedisi, bisa 20 mahasiswa sekaligus yang diajak. ”Sekali ke lapangan bisa jadi 20 judul skripsi. Saya menerapkan cara ini sejak melakukan penelitian di Banten Lama tahun 1970-an dan Borobudur tahun 1980-an,” katanya.

Mundardjito juga selalu memimpin sendiri penelitian lapangan ini. Ia mengatakan, para arkeolog zaman dulu bagaikan ilmuwan di menara gading, yang merasa cukup dengan meneliti artefak atau naskah-naskah sejarah di kampus. ”Seorang arkeolog dilahirkan dari lapangan. Apalagi saat situs-situs purbakala terancam rusak karena laju pembangunan, para peneliti harus turun sendiri ke lapangan mengamankan sendiri situs-situs itu,” tandasnya.

Dalam setiap penelitian lapangan ini, Mundardjito menerapkan disiplin yang sangat ketat bagi para mahasiswanya. Mulai dari waktu tidur, waktu makan, kegiatan di lokasi penggalian, hingga perjalanan pulang, semua diatur dengan ketat.

Salah satu tradisi yang diterapkan Mundardjito sejak dulu adalah mengumpulkan seluruh anggota tim pada akhir ekspedisi, kemudian meminta mereka menaruh tas masing-masing di dalam ruang tertutup. Setelah itu Mundardjito sendiri yang akan memeriksa seluruh tas satu demi satu. ”Jika ketahuan ada yang mengambil temuan purbakala dari lokasi, meski itu cuma secuil bata atau kereweng, akan saya perintahkan untuk mengembalikan ke lokasi tempat benda itu ditemukan. Karena kalau sekarang berani mencuri kereweng, nantinya dia akan berani mencuri emas,” tandas Mundardjito.

Etika moral

Menurut dia, etika moral dan hati nurani harus selalu ada dalam diri seorang arkeolog karena itulah yang akan menjaga mereka dari perbuatan menista sejarah. ”Etika dan moral bahkan berada di atas undang-undang. Saat saya, misalnya, di lokasi penggalian menemukan emas dari lapisan berumur 500 tahun, tak ada orang atau polisi yang tahu jika saya bilang emas itu ditemukan di lapisan yang berumur 5.000 tahun. Saya bisa kemudian menerbitkan temuan itu di jurnal internasional dan menjadi terkenal tanpa ada sanksi hukum. Tetapi, etika dan moral saya yang mencegah saya berbuat seperti itu,” papar penggagas dan penyusun Kode Etik Arkeolog tersebut.

Bahkan hingga Mundardjito diangkat sebagai guru besar arkeologi tahun 1995 saat usianya tidak muda lagi, ia tetap selalu mendampingi mahasiswa bimbingannya melakukan penelitian di lapangan. ”Bekerja dengan mahasiswa itu menarik karena saya bisa belajar mengenal karakter orang dan mengajari mereka bagaimana menjadi arkeolog yang baik. Saya pun sering diminta rekomendasi dari Dirjen saat ia merekrut tenaga baru,” ujarnya.

Kesetiaan Mundardjito terhadap arkeologi didasarkan pada keyakinan bahwa ilmu tersebut adalah ilmu yang sangat penting bagi kehidupan bangsa. ”Arkeologi adalah bagian dari jati diri bangsa,” tegasnya.

Sejak 1964 hingga sekarang ia telah menjelajah hampir seluruh situs arkeologi di Tanah Air, mulai dari yang besar-besar, seperti Borobudur, Trowulan, dan Banten Lama, hingga ke sudut-sudut Kutai, Muara Jambi, dan Pasir Angin (Jawa Barat).

Dalam kaitan dengan situs ibu kota Majapahit di Trowulan, Mundardjito mengatakan bahwa situs tersebut adalah satu-satunya situs kota yang masih tersisa dari masa kejayaan kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara. Keyakinan bahwa Trowulan dulunya adalah sebuah kota dicirikan dengan ditemukannya banyak peninggalan masa lalu di wilayah yang sangat luas. ”Dalam sebuah kota juga akan ditemukan wilayah permukiman padat dan banyak bangunan-bangunan monumental yang digunakan sebagai pusat-pusat ritual keagamaan. Semua itu ditemukan di Trowulan,” paparnya.

Sebuah peninggalan kota masa lalu menjadi penting karena itu akan membuktikan sebuah kerajaan yang besar. ”Kota adalah pusat produksi barang dan jasa. Bangunan-bangunan monumental membutuhkan tenaga manusia yang besar untuk membangunnya. Dan untuk mengoordinasikan semua itu, dibutuhkan seorang pemimpin atau raja yang kuat,” ungkapnya.

Jadi, jika peninggalan-peninggalan masa lalu tersebut kemudian dirusak begitu saja, Mundardjito berpendapat itu sama saja merobek halaman-halaman buku sejarah yang belum sempat kita baca.

Oleh: djarotpurbadi | Januari 19, 2009

Wawasan Arkeologi dalam Pendidikan Arsitektur di Indonesia

Oleh: Djarot Purbadi

Belakangan ini harian Kompas beberapa kali memuat berita yang sangat mencekam dan impresif. Intinya, situs kota Majapahit di Trowulan yang ingin dilestarikan sebagai kebanggaan bangsa justru dirusak oleh pemerintah. Juga muncul berita, arsitek perancang PIM (Pusat Informasi Majapahit) merasa dijadikan kambing hitam pada kemelut perusakan situs bersejarah tersebut. Ironisme tampaknya belum akan pergi dari bumi pertiwi.

Kejadian ini sangat memprihatinkan dan memalukan, sebab menunjukkan bahwa bangsa Indonesia belum mampu menghormati sejarah lewat pengelolaan situs bersejarah yang dimilikinya. Majapahit telah dinistakan akibat ketidakcematan pembangunan fisik yang ingin menghormati pusaka bangsa. Lantas, hal itu juga berarti kita telah melecehkan jatidiri kita sendiri sebagai bangsa yang sungguh memiliki Nusantara sejak berabad-abad yang lalu melalui peran sejarah kerajaan Majapahit. Rasa hormat terhadap keberadaan dan sejarah kerajaan Majapahit telah tercoreng jelaga hitam.

Kerusakan Situs

Kasus pembangunan PIM, yang menurut kalangan arkeologi dinilai merusak situs Majapahit, menawarkan pelajaran penting bahwa para arsitek di Indonesia perlu memiliki wawasan dan hormat terhadap situs bersejarah. Indonesia memiliki ribuan situs bersejarah yang perlu dikelola dengan baik agar mampu bertahan jaman dan dapat disaksikan oleh anak dan cucu kita karena situs-situs tersebut memang saksi sejarah yang jujur. Jika situs Majapahit terus dirusak dan seluruhnya musnah, maka bisa dipastikan bahwa kerajaan Majapahit yang pernah menguasai Nusantara hanya akan dianggap fiksi oleh anak cucu kita. Majapahit tidak pernah ada dan hanya merupakan dongeng menjelang tidur.

Kerusakan situs Majapahit pernah terjadi pada masa awal penemuan situs tersebut dan dilakukan oleh kalangan peneliti dari bangsa Belanda. Menurut Prof. Parmono Atmadi (alm) sosok Stutterheim pernah berusaha menemukan bentuk kota Majapahit melalui penggalian – penggalian secara arkeologis yang ternyata malahan merusak situs. Kesalahannya terletak sejak dalam pikirannya. Ia menggali situs Majapahit dengan bekal gambaran kota beteng yang memiliki bastion seperti kota Yogyakarta. Ia menggali tempat-tempat yang diduga menunjukkan bagian-bagian sebuah kota beteng pada kota Majapahit. Akibatnya, banyak elemen-elemen situs kota Majapahit menjadi rusak dan bentuk kota yang dicarinya tidak pernah ditemukan, karena kota Majapahit memang bukan kota beteng.

Prof. Parmono (alm) juga menjelaskan bahwa kota Majapahit di Trowulan adalah kota yang dibangun beberapa kali, sehingga sulit menentukan bagaimana sebenarnya keberadaan kota bersejarah tersebut. Seluruh kota Majapahit di Trowulan pernah mengalami guyuran lahar dingin beberapa kali yang berasal dari gunung dan penduduknya selalu kembali membangun rumah-rumah mereka di atas lahan mereka yang sudah tertutup pasir, batu dan tanah. Area permukiman lama yang tertimbun lahar dingin kemudian ditumpangi area permukiman baru, demikian seterusnya. Artinya, kota Majapahit di Trowulan bagaikan sandwich, yang terdiri atas lapisan-lapisan area – area permukiman dan lahar dingin.

Pada kasus PIM, pihak arsitek dan IAI Jawa Barat berusaha menjelaskan bahwa arsitek perancang PIM hanya mengerjakan diatas rancangan Master Plan yang sudah ada. Dengan argumentasi tersebut, ada usaha untuk menunjukkan bahwa arsitek PIM tidak sepenuhnya salah, sebab perancang Master Plan juga menghasilkan produk yang salah. Tampaknya, gambar Master Plan pada kasus PIM berperan seperti gambaran kota beteng dengan empat bastion dalam pikiran Stutterheim yang ujungnya adalah kerusakan situs.

Menemukan kambing hitam mungkin diperlukan, tetapi bukan merupakan hal yang paling penting dan stratejik. Bagaimanapun juga arsitek harus kritis terhadap pekerjaan yang akan ditanganinya, lebih-lebih jika pekerjaan tersebut terletak di area yang diduga atau telah dinyatakan sebagai situs bersejarah. Tampaknya arsitek juga perlu kritis terhadap Master Plan sebelum memulai pekerjaan merancang. Kasus PIM menawarkan nilai penting, arsitek perlu memiliki daya kritis yang inherent dalam profesinya, yang dapat muncul ketika akan membangun karya arsitektur baru yang harus melestarikan situs atau bangunan bersejarah.

Kuliah Lapangan di Situs Majapahit.

Daya kritis inherent para arsitek dapat ditumbuhkan sejak mereka ada di bangku kuliah. Kebetulan kami pernah melakukan kunjungan lapangan pada tahun 1997 dibimbing oleh Prof. Parmono Atmadi (alm) dan sepasang suami-istri yang pakar arkeolog yaitu Bapak Romli serta Ibu Inayati. Dari kunjungan lapangan tersebut diperoleh pengetahuan tentang berbagai indikasi yang menunjukkan bentuk kota Majapahit. Pada saat kunjungan lapangan kami banyak belajar dari para arkeolog di lapangan bagaimana profesi arkeologi mengelola situs bersejarah dengan berbagai aktivitas yang harus dilakukan.

Pengalaman yang penting dan mengesankan dari kunjungan lapangan adalah tentang pemahaman data arkeologi menurut arkeolog. Data arkeologi konon memiliki kekhususan yang harus dihormati dan dipahami oleh kalangan arsitek. Jika kita menemukan sekeping mata uang di area penggalian situs Segaran, misalnya, kemudian mata uang itu diambil dan dilihat-lihat lalu dikembalikan lagi pada tempatnya persis sama dengan ketika ditemukan, maka menurut arkeologi keping mata uang itu sudah bukan data arkeologi yang valid. Data itu sudah rusak dan tidak dapat diakui atau dilibatkan dalam analisis ilmiah arkeologis.

Dengan demikian, kasus PIM mengandung pelajaran sangat penting dan bernilai stratejik yaitu pendidikan arsitektur di Indonesia perlu membekali para alumninya dengan kekritisan dan rasa hormat terhadap situs bersejarah. Cara yang dapat dilakukan adalah mengadakan kunjungan lapangan ke situs-situs bersejarah dalam rangka kuliah formal yang dibimbing oleh pakar yang sungguh memahami hakekat data arkeologi dan situs bersejarah. Mahasiswa perlu memiliki pengalaman lapangan untuk berjumpa langsung dengan data arkeologi, bahkan belajar dari para arkeolog secara langsung di lapangan bagaimana mengelola dan menghormati sejarah melalui pemahaman dan sikap hormat pada data arkeologi situs bersejarah.

Penutup

Tampaknya, kuliah lapangan sangat diperlukan, supaya pengetahuan dan hormat terhadap data arkeologi dan situs bersejarah tidak hanya berhenti pada kecerdasan kognitif, melainkan perlu sampai menghujam dalam hati, menjadi kecerdasan hati yang mampu menjadi pengawal kritis dalam praktek merancang karya arsitektur di tengah situs bersejarah. Jika hal ini dilakukan dengan baik, mungkin kita bisa berharap bahwa ancaman terhadap kerusakan situs-situs bersejarah di Indonesia akan semakin berkurang.

Oleh: djarotpurbadi | Desember 20, 2008

Segunung Harapan Dihadang Bukit Persoalan

Ekspedisi Garis Depan Nusantara

Kompas, Jumat, 30 Mei 2008 | 11:57 WIB

oleh Iwan Santosa

AKHIR pekan, Sabtu (17/5), sekitar 30 warga desa Meok, lelaki dan perempuan, bergotong royong mendirikan rumah di tepi jalan tanah menuju Desa Banjar Sari. Rangka kayu Merbau dari bangunan berukuran enam meter kali delapan meter berdiri kukuh di tepi kebun cokelat dan sebuah gereja kayu.

Menjelang tengah hari, para perempuan menyiapkan makan siang khas Enggano, ikan bakar, rendang nangka, dan sayur-mayur dari hutan setempat. Para lelaki pun berhenti sejenak untuk makan dan beristirahat. Itulah sepenggal suasana gotong royong masyarakat adat khas Pulau Enggano yang berpenduduk sekitar 2.650 jiwa.

Membangun rumah dilakukan bersama-sama oleh keluarga besar. Dengan cara adat tersebut, proses tegak payung atau memasang atap bisa selesai dalam sepuluh hari hingga maksimal dua minggu!

Kepala Desa Meok, Herwin Kauno, ikut sibuk dalam gotong royong yang berlangsung sejak pukul 07.00 WIB. Sebagian besar warga yang terlibat gotong royong hari itu berasal dari suku Kauno.

Akrab dan saling terkait kekerabatan. Itulah warga suku Enggano. Ada lima suku asli dan dua agama yang berkembang, yakni Islam dan Kristen. Kelompok pendatang juga diterima sebagai suku tersendiri, yakni suku Kamay. Kini ada enam suku di Pulau Enggano yang hidup berdampingan.

Hampir seluruh suku asli Enggano memiliki hubungan kekerabatan akibat perkawinan. Hubungan antarpemeluk agama pun mesra karena semua masih memiliki hubungan darah satu sama lain.

Seperti saat Minggu pagi, usai beribadah gereja di Malakoni, Alfared Kaitora (69) tetua adat Kaitora singgah di rumah Pa’buki, Ketua Adat, Mohammad Rafli Zen Kaitora.

Sistem adat itu juga melindungi keaslian Enggano. Koral dan pasir laut, hutan mangrove, hutan primer tidak boleh dirusak dan pelbagai jenis burung liar seperti beo, nuri, kakaktua, dan sebagainya tidak boleh ditangkap.

Sayang, keindahan alam itu lebih banyak diketahui dan dinikmati wisatawan asing. Sekretaris Desa Banjar Sari Winarto Rudi Setiawan mengaku banyak wisatawan asing dengan kapal layar (yacht) bersandar di sisi barat pulau yang tidak berpenghuni.

”Mereka sering mandi-mandi dan memancing sebelum melanjutkan perjalanan entah ke mana. Hubungan warga dengan mereka hanya sebatas saling melambaikan tangan saja,” kata Rudi yang lahir di Ungaran, Jawa Tengah.

Kapal-kapal layar asing diketahui sering singgah di kepulauan di barat Pulau Sumatera seperti di Kepulauan Mentawai. Kapal-kapal layar memiliki tempat singgah tertentu di Samudra Hindia dan Asia Tenggara seperti di Phuket (Thailand) dan Singapura.

Itulah segunung potensi Enggano yang dijaga ketat hukum dan lembaga adat.

Namun, di balik peluang yang ada, pelbagai kelemahan sarana seperti pembangunan fisik yang tidak tepat sasaran dan sarana penunjang pemerintahan sangat minim sehingga membuat kehidupan di Enggano seperti berjalan di tempat. Kegiatan ekonomi juga nyaris terhenti, tidak ada putaran uang sehingga jeratan kemiskinan seolah kekal di Enggano.

Proyek Pasar Enggano senilai Rp 925 juta, yang selesai akhir tahun 2007, sama sekali tidak digunakan dan kini hanya dipakai berteduh kambing. Proyek PDAM yang tiga kali dibangun juga tidak pernah digunakan hingga kini. Jalan beraspal hanya kurang dari 5 kilometer dari total jarak 45 kilometer kawasan hunian dari Desa Kahyapu di selatan ke Desa Banjar Sari di ujung utara.

”Pabrik es yang dibangun tahun 2005 tidak beroperasi setelah berproduksi hanya beberapa bulan. Puskesmas secara resmi ada dua dokter, tetapi tidak pernah berdinas di Enggano. Padahal wabah malaria selalu menyerang Enggano. Banyak warga yang harus menyeberang lautan ke Bengkulu untuk mendapat pengobatan. Bahkan ada yang meninggal di kapal penyeberangan saat hendak berobat ke Bengkulu,” ujar Rafli Kaitora.

Brigadir Gunadi, anggota Polsek Enggano yang mengusut kasus korupsi proyek Pasar Enggano, menambahkan bahwa pimpinan proyek dan pejabat banyak yang tidak mau mengawasi pembangunan di Enggano.

”Ada proyek jalan beberapa miliar rupiah untuk kualitas jalan yang asal jadi dan rumput kini sudah tumbuh di tengah jalan itu,” kata Gunadi yang mengantar Kompas melihat proyek jalan bermasalah di antara Desa Kahyapu dan Desa Ka’ana.

Kantor kecamatan, puskesmas, koramil, polsek, dan pos TNI AL juga dalam keadaan seadanya. Bangunan perkantoran pemerintah terkepung rumput tinggi, asrama polisi dalam keadaan rusak, anggota koramil dan pos TNI AL harus memasak sendiri dengan kayu bakar.

Sarana komunikasi sangat minim bahkan radio komunikasi kerap rusak, komputer tidak ada. Danramil Kapten (Czi) Sustyo Hindiarto dan Kepala Polsek Enggano Inspektur Dua (Ipda) Nurman harus membawa laptop pribadi untuk bekerja. Untuk daya listrik pun mereka mengandalkan sarana tenaga surya yang berkapasitas terbatas.

Sedangkan Komandan Pos TNI AL Enggano yang berada di bawah Pangkalan Angkatan Laut Bengkulu Letnan Dua (Pelaut) Fidel Castro harus mengandalkan sebuah motor inventaris Suzuki A-100 keluaran tahun 1984 yang ditemukan teronggok dalam karung sebelum diperbaiki dengan biaya sendiri sebesar Rp 2 juta.

Kurang dari tiga puluh aparat TNI-Polri yang ada di Enggano harus bersiaga setiap hari dengan perlengkapan seadanya. Namun, setiap hari mereka harus melakukan tugas rutin.

Itulah fakta miris Pulau Enggano. Hingga kini belum ada penanganan terpadu untuk menggulirkan roda ekonomi di Enggano yang akan memicu pergerakan barang dan jasa serta peningkatan layanan pemerintahan. Pembangunan yang salah sasaran hanya ibarat sebuah bukit persoalan di banding segunung potensi dan harapan yang dimiliki Enggano.

Oleh: djarotpurbadi | Desember 20, 2008

Melepas Lajang Lewat Mappacci

Menjaga sampai Akhir Hayat

Kompas, Kamis, 12 Juni 2008 | 16:30 WIB

Mempersunting Agung Putri Dalem KGPAA Mangkoenagoro IX GRAj Agung Putri Suniwati atau Menur merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa bagi Sarwana Thamrin dari kelompok vokal Warna. Sebelum mengikuti seluruh rangkaian prosesi pernikahan agung, Selasa (10/6) malam, Sarwana menggelar upacara lepas lajang.

Sarwana berasal dari daerah Bugis, Makassar, sehingga keluarga Sarwana dan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Surakarta menggelar acara lepas lajang yang dikenal dengan upacara mappacci yang merupakan upacara adat Bugis.

Mappacci bertempat di rumah Ketua KKSS Surakarta Ny Muzdalifah Joko di Jalan Untung Suropati, Solo. Rumah itu pun disulap menjadi tempat upacara adat dengan menghadirkan sebuah pelaminan berdekorasi adat Bugis. Sarwana duduk di tengah pelaminan (yang dalam bahasa Bugis disebut Laming) bersama ibunda tercinta.

Acara bermula dari penjelasan arti upacara Mappacci oleh Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi se-Jateng dr Andi Nur Aziz. Mappacci adalah upacara untuk membersihkan dan menyucikan diri dari hal-hal yang tidak baik.

Saat upacara berlangsung, Sarwana duduk bersila di bawah pelaminan. Di depannya diletakkan sarung tujuh lembar. Sarung ini merupakan simbol penutup/pelindung tubuh, untuk menjaga harga diri. Di atas kain terdapat beberapa lembar daun pacar (pacci) sebagai simbol kebersihan dan kesucian.

Ada pula sebuah meja berisi lilin yang menyala, beras dalam wadah, dua sisir pisang, gula jawa, kelapa, dan ketan.

Proses penyucian dan pembersihan diri, ditandai dengan cara menggosokkan daun pacar ke telapak tangan Sarwana, kemudian menaburkan beras. Beberapa memegang lilin dan meminta Sarwana meniupnya. Suasana penuh keharuan saat ibunda Sarwana melakukan proses Mappacci. Sarwana sungkem kepada ibunya.Upacara kemudian ditutup dengan doa.

Menjaga sampai akhir

“Bagi saya perkawinan merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa. Tidak semua orang bisa merasakan apa yang saya rasakan saat ini. Selama ini saya bercita-cita dan mendambakan berjodoh yang benar-benar kualitas. Semoga bisa terwujud sampai hari H nanti,” ujar Sarwana.

Sesepuh adat Bugis, HZB Palaguna, menegaskan, Sarwana orang Sulsel. “Percayalah bagi rakyat Sulsel, menikah hanya satu kali dan satu kali mati. Mempersunting Menur berarti memegang satu prinsip kalau peristri anak orang akan jaga sampai akhir hayat,” ujar Palaguna. (SON)

Oleh: djarotpurbadi | Desember 20, 2008

Midang Kian Kehilangan Makna

Kompas, Selasa, 7 Oktober 2008 | 03:00 WIB

Oleh C Wahyu Haryo PS

Sebuah perkawinan memiliki makna yang sangat sakral bagi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir atau OKI, Sumatera Selatan. Hal ini terlihat dari rangkaian upacara adat pernikahan masyarakat OKI yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyangnya. Salah satu bagian dari upacara adat pernikahan di OKI yang memiliki makna sakral adalah prosesi Midang.

Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, tradisi Midang sudah menjadi agenda wisata budaya tahunan di OKI. Tradisi ini diselenggarakan beberapa hari setelah Lebaran.

Ratusan muda-mudi berbusana pengantin serta pengiringnya melakukan perarakan dengan berjalan kaki, mengelilingi sejumlah ruas jalan Kota Kayu Agung, ibu kota OKI. Perarakan ini dimeriahkan musik tanjidor.

Tradisi ini tidak hanya mendapat sambutan hangat ribuan masyarakat setempat, tetapi juga menarik perhatian wisatawan dari luar daerah. Bahkan hampir tiap tahun media cetak dan televisi nasional selalu memberitakan tradisi ini.

Abdur Rahman Ahmad, Ketua Pembina Adat Kabupaten OKI, mengatakan, midang sendiri berarti berjalan-jalan sambil menjalin silaturahim dengan handai taulan yang dijumpai di sepanjang jalan. Dalam upacara adat perkawinan di OKI, Midang yang biasanya diselenggarakan Sabtu siang, dimaknai sebagai upaya memperkenalkan sepasang muda-mudi yang hendak menikah kepada khalayak.

Upacara adat pernikahan masyarakat OKI sebenarnya diawali dengan prosesi ”Manjau Ngajak”. Tradisi ini dilakukan Jumat sore, sehari sebelum Midang.

Dalam prosesi Manjau Ngajak, mempelai laki-laki beserta keluarganya bertandang ke rumah pengantin perempuan dengan membawa hantaran berupa makanan, pakaian, perhiasan, dan uang. Selanjutnya, mempelai laki-laki dan perempuan mengajak para bujang (pemuda) serta gadis setempat untuk mengiringi mereka dalam prosesi Midang esok harinya.

Juli dan Bong

Saat penyelenggaraan Midang, pihak mempelai laki-laki menjemput mempelai perempuan dengan membawa ”Juli”, yaitu kereta dorong yang dihiasi sedemikian rupa sehingga membentuk perahu. Juli inilah yang digunakan kedua mempelai saat diarak keliling kampung.

Saat rombongan mempelai laki-laki datang, mempelai perempuan menyambutnya dengan membawa ”Bong” atau tempat mandi terbuat dari kayu ringan dan bisa mengapung. Bong inilah yang nantinya digunakan mandi bersama pengantin laki-laki.

Seiring berjalannya waktu, Bong dan Juli ini mulai hilang dari prosesi Midang. Menurut Rahman, sekitar tahun 1960-an sudah sulit sekali mendapatkan kayu ringan untuk bahan baku pembuatan Bong. Adapun Juli tidak lagi digunakan karena pengantin lebih senang berjalan kaki yang dianggap lebih praktis.

”Saat berjalan kaki berkeliling kampung, kedua mempelai selalu mampir ke rumah kerabat yang dilalui untuk bersilaturahim,” katanya.

Yang unik dari prosesi Midang tempo dulu, para bujang dan gadis kampung yang mengiringi kedua mempelai juga berdandan seelok mungkin. Pada saat itu, para orangtua yang berdiri di pinggir jalan mengamati bujang-gadis yang ikut Midang. Mereka mencarikan jodoh anaknya.

Pada Sabtu malam, keluarga mempelai perempuan menyelenggarakan prosesi ”Malam Mulah” atau pertemuan dengan bujang-gadis di kampung itu. Prosesi ini bertujuan untuk berkenalan dengan bujang-gadis setempat dan minta doa.

Puncak dari upacara adat pernikahan masyarakat OKI adalah akad nikah yang diselenggarakan hari Minggu. Saat itu mempelai perempuan dijemput mempelai laki-laki dengan iringan tanjidor, lalu melangsungkan akad nikah di masjid.

Seusai akad nikah, tamu yang hadir di rumah mempelai perempuan dijamu dengan hidangan. Di sela-sela jamuan makan itu, kedua mempelai diberi gelar nama marga dari pihak keluarga laki-laki.

Evolusi Midang

Midang pada awalnya hanya mengambil rute sembilan desa, yakni Desa Kedaton, Kayu Agung, Sidakersa, Jua-jua, Paku, Mangun Jaya, Sukadana, Perigi, dan Kota Raya. Oleh karena itulah, dahulu prosesi ini disebut Midang Morge Siwe. ”Morge Siwe” sendiri dalam bahasa setempat berarti sembilan marga.

Pada era penjajahan Belanda, rute Midang harus melewati pendopo rumah dinas penguasa Belanda saat itu. Dari sisi penguasa Belanda, Midang menjadi hiburan sekaligus menjadi alat untuk mengontrol siapa saja warga setempat yang akan melangsungkan pernikahan. Selain itu, Midang yang melewati rumah petinggi Belanda juga merupakan simbol penghormatan kepada penguasa wilayah.

Meski tidak diketahui secara pasti kapan mulai, menurut Rahman, tradisi Midang sempat tidak lagi menjadi bagian dari upacara adat pernikahan sakral di OKI. ”Keluarga yang mempunyai hajat saat itu malu jika saat arak-arakan bujang-gadis ternyata yang mengiringi kedua mempelai hanya sedikit,” katanya mengungkapkan alasan.

Setelah sekian lama tidak ada lagi prosesi Midang dalam upacara adat pernikahan, maka muncul keinginan dari sejumlah tokoh masyarakat dan pemerintah daerah untuk membangkitkan lagi tradisi itu. Wujudnya, bukan lagi bagian dari upacara adat pernikahan, tetapi sudah berubah menjadi karnaval muda-mudi berbusana pengantin yang dikemas sebagai agenda wisata budaya.

Busana pengantin yang dikenakan pasangan muda-mudi itu pun tidak hanya busana pengantin adat OKI, tetapi juga busana pengantin dari daerah lain, seperti dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda, Madura, serta Bali. Musik pengiringnya pun tidak lagi hanya tanjidor, tetapi juga gamelan Bali serta tarian reog.

Makna tradisi Midang yang digelar setelah Lebaran itu telah bergeser dari tujuan awal untuk memperkenalkan mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.

Meri (30), warga asli Kayu Agung yang pernah ikut karnaval Midang sekitar 13 tahun lalu, malah mengungkapkan, ”karnaval” Midang ini juga bisa menjadi ajang mencari jodoh bagi muda-mudi yang ikut ”karnaval”. Hal ini membuat mereka tak segan-segan merogoh kocek hingga ratusan ribu rupiah untuk menyewa pakaian dan berdandan di salon kecantikan untuk bisa tampil lebih ngejreng.

Penyelenggaraan Midang secara rutin tiap tahun itu memang lebih untuk ”mengenang” tradisi Midang yang sebenarnya menjadi bagian dalam pernikahan sakral di OKI. Midang tersebut kini menjadi ”hiburan” di saat liburan Lebaran.

Ironisnya lagi, makna Midang semakin bergeser dalam penyelenggaraan dua tahun terakhir. Tahun lalu, Midang dimanfaatkan untuk pengerahan dan penyampaian dukungan kepada gubernur incumbent (sedang menjabat) yang akan maju dalam pilkada. Serupa dengan tahun lalu, tahun ini Midang juga dimanfaatkan untuk pengerahan dan penyampaian dukungan, tetapi bagi bupati incumbent yang juga akan maju dalam pilkada….

Older Posts »

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.