Ekspedisi Garis Depan Nusantara
Kompas, Jumat, 30 Mei 2008 | 11:57 WIB
oleh Iwan Santosa
AKHIR pekan, Sabtu (17/5), sekitar 30 warga desa Meok, lelaki dan perempuan, bergotong royong mendirikan rumah di tepi jalan tanah menuju Desa Banjar Sari. Rangka kayu Merbau dari bangunan berukuran enam meter kali delapan meter berdiri kukuh di tepi kebun cokelat dan sebuah gereja kayu.
Menjelang tengah hari, para perempuan menyiapkan makan siang khas Enggano, ikan bakar, rendang nangka, dan sayur-mayur dari hutan setempat. Para lelaki pun berhenti sejenak untuk makan dan beristirahat. Itulah sepenggal suasana gotong royong masyarakat adat khas Pulau Enggano yang berpenduduk sekitar 2.650 jiwa.
Membangun rumah dilakukan bersama-sama oleh keluarga besar. Dengan cara adat tersebut, proses tegak payung atau memasang atap bisa selesai dalam sepuluh hari hingga maksimal dua minggu!
Kepala Desa Meok, Herwin Kauno, ikut sibuk dalam gotong royong yang berlangsung sejak pukul 07.00 WIB. Sebagian besar warga yang terlibat gotong royong hari itu berasal dari suku Kauno.
Akrab dan saling terkait kekerabatan. Itulah warga suku Enggano. Ada lima suku asli dan dua agama yang berkembang, yakni Islam dan Kristen. Kelompok pendatang juga diterima sebagai suku tersendiri, yakni suku Kamay. Kini ada enam suku di Pulau Enggano yang hidup berdampingan.
Hampir seluruh suku asli Enggano memiliki hubungan kekerabatan akibat perkawinan. Hubungan antarpemeluk agama pun mesra karena semua masih memiliki hubungan darah satu sama lain.
Seperti saat Minggu pagi, usai beribadah gereja di Malakoni, Alfared Kaitora (69) tetua adat Kaitora singgah di rumah Pa’buki, Ketua Adat, Mohammad Rafli Zen Kaitora.
Sistem adat itu juga melindungi keaslian Enggano. Koral dan pasir laut, hutan mangrove, hutan primer tidak boleh dirusak dan pelbagai jenis burung liar seperti beo, nuri, kakaktua, dan sebagainya tidak boleh ditangkap.
Sayang, keindahan alam itu lebih banyak diketahui dan dinikmati wisatawan asing. Sekretaris Desa Banjar Sari Winarto Rudi Setiawan mengaku banyak wisatawan asing dengan kapal layar (yacht) bersandar di sisi barat pulau yang tidak berpenghuni.
”Mereka sering mandi-mandi dan memancing sebelum melanjutkan perjalanan entah ke mana. Hubungan warga dengan mereka hanya sebatas saling melambaikan tangan saja,” kata Rudi yang lahir di Ungaran, Jawa Tengah.
Kapal-kapal layar asing diketahui sering singgah di kepulauan di barat Pulau Sumatera seperti di Kepulauan Mentawai. Kapal-kapal layar memiliki tempat singgah tertentu di Samudra Hindia dan Asia Tenggara seperti di Phuket (Thailand) dan Singapura.
Itulah segunung potensi Enggano yang dijaga ketat hukum dan lembaga adat.
Namun, di balik peluang yang ada, pelbagai kelemahan sarana seperti pembangunan fisik yang tidak tepat sasaran dan sarana penunjang pemerintahan sangat minim sehingga membuat kehidupan di Enggano seperti berjalan di tempat. Kegiatan ekonomi juga nyaris terhenti, tidak ada putaran uang sehingga jeratan kemiskinan seolah kekal di Enggano.
Proyek Pasar Enggano senilai Rp 925 juta, yang selesai akhir tahun 2007, sama sekali tidak digunakan dan kini hanya dipakai berteduh kambing. Proyek PDAM yang tiga kali dibangun juga tidak pernah digunakan hingga kini. Jalan beraspal hanya kurang dari 5 kilometer dari total jarak 45 kilometer kawasan hunian dari Desa Kahyapu di selatan ke Desa Banjar Sari di ujung utara.
”Pabrik es yang dibangun tahun 2005 tidak beroperasi setelah berproduksi hanya beberapa bulan. Puskesmas secara resmi ada dua dokter, tetapi tidak pernah berdinas di Enggano. Padahal wabah malaria selalu menyerang Enggano. Banyak warga yang harus menyeberang lautan ke Bengkulu untuk mendapat pengobatan. Bahkan ada yang meninggal di kapal penyeberangan saat hendak berobat ke Bengkulu,” ujar Rafli Kaitora.
Brigadir Gunadi, anggota Polsek Enggano yang mengusut kasus korupsi proyek Pasar Enggano, menambahkan bahwa pimpinan proyek dan pejabat banyak yang tidak mau mengawasi pembangunan di Enggano.
”Ada proyek jalan beberapa miliar rupiah untuk kualitas jalan yang asal jadi dan rumput kini sudah tumbuh di tengah jalan itu,” kata Gunadi yang mengantar Kompas melihat proyek jalan bermasalah di antara Desa Kahyapu dan Desa Ka’ana.
Kantor kecamatan, puskesmas, koramil, polsek, dan pos TNI AL juga dalam keadaan seadanya. Bangunan perkantoran pemerintah terkepung rumput tinggi, asrama polisi dalam keadaan rusak, anggota koramil dan pos TNI AL harus memasak sendiri dengan kayu bakar.
Sarana komunikasi sangat minim bahkan radio komunikasi kerap rusak, komputer tidak ada. Danramil Kapten (Czi) Sustyo Hindiarto dan Kepala Polsek Enggano Inspektur Dua (Ipda) Nurman harus membawa laptop pribadi untuk bekerja. Untuk daya listrik pun mereka mengandalkan sarana tenaga surya yang berkapasitas terbatas.
Sedangkan Komandan Pos TNI AL Enggano yang berada di bawah Pangkalan Angkatan Laut Bengkulu Letnan Dua (Pelaut) Fidel Castro harus mengandalkan sebuah motor inventaris Suzuki A-100 keluaran tahun 1984 yang ditemukan teronggok dalam karung sebelum diperbaiki dengan biaya sendiri sebesar Rp 2 juta.
Kurang dari tiga puluh aparat TNI-Polri yang ada di Enggano harus bersiaga setiap hari dengan perlengkapan seadanya. Namun, setiap hari mereka harus melakukan tugas rutin.
Itulah fakta miris Pulau Enggano. Hingga kini belum ada penanganan terpadu untuk menggulirkan roda ekonomi di Enggano yang akan memicu pergerakan barang dan jasa serta peningkatan layanan pemerintahan. Pembangunan yang salah sasaran hanya ibarat sebuah bukit persoalan di banding segunung potensi dan harapan yang dimiliki Enggano.
